POROSJAKARTA.COM, KUNINGAN - Bebasnya penggunaan laptop dan handphone di lembaga pemasyarakatan membuat para narapidana melakulan kejahatan mulai dari menipu dengan modus love scam, pemerasan dan narkotika.
Bareskrim Polri telah menemukan tanda-tanda bahwa aliran dana dari jaringan narkoba kemungkinan akan digunakan dalam Pemilu 2024 mendatang. Indikasi ini muncul setelah sejumlah anggota legislatif ditangkap baru-baru ini.
Penangkapan anggota legislatif di beberapa daerah mengindikasikan penggunaan dana ilegal dari peredaran narkotika untuk kontestasi pemilihan tahun 2024," ungkap Kombes Jayadi, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, saat dihubungi pada Rabu (24/5/2023).
Meskipun demikian, Jayadi tidak memberikan detail mengenai anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus narkoba tersebut. Termasuk rincian mengenai aliran dana yang diduga digunakan untuk mendukung kontestasi dalam pesta demokrasi tersebut.
Jayadi hanya menekankan pentingnya kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk aliran dana yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat kerja teknis Dittipidnarkoba Bareskrim di Bali pada tanggal 24-25 Mei 2023.
"Dengan adanya rapat ini, kami memberikan peringatan kepada jajaran kami untuk melakukan tindakan pencegahan," ujar Jayadi.
Salah satu sumber dilapas menyebutkan kalau rekening narkoba itu terbesar."Bikin rekening bank didalam dibantu petugas lapas, rata-rata bukan nama pribadi,"ucap sumber porosjakarta.com
Bahkan salah satu tahanan yang saat ini kerap meminta uang untuk hidup didalam."Mas bantu ane, berat hidup disini,"ucapnya dengan hp pinjaman.
"Kemarin abis dipukulin karena gak ada duit, saya menderita disini,"tambahnya.
Artikel Terkait
Zulkifli Hasan Tegaskan Larangan Narapidana Ikut Pilkada
Kemenkumham Beri 531 Narapidana Remisi Khusus Hari Raya Nyepi
Nafa Urbach Terjun ke PH Garap Film Air Mata Di Ujung Sajadah
Toko Buku Gunung Agung Siap Tutup Semua Tokonya di Tahun Ini
Survey Ini Sebut PKS, PAN, Perindo, PPP, Hanura,PBB, PSI, Gelora, Buruh, Garuda, Ummat dan PKN tidak Lolos ke
Dipercaya Aman, Kantor Pemerintah Termasuk BPOM Konsumsi AMDK Galon